Panwaslu Sidoarjo Tagih Dana APBN ke Jakarta

Heru - kabarpemilu.com
Belum dikucurkannya dana operasional pelaksanaan Pemilu 2009 dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) membuat Panita Pegawas Pemilu (Panwaslu) Sidoarjo berencana mendatangi pemerintah pusat di Jakarta.
"Kami rencanakan ke Jakarta, kalau tidak malam ini, ya, besok," ungkap Qomarud Zaman kepada wartawan, Rabu (11/2). Rencana kedatangan Panwaslu Sidoarjo ke pemerintah pusat menyusul terbengkalainya sejumlah program kerja lantaran ketiadaan dana itu.
"Di sana, kami akan konsultasikan sejumlah persoalan yang dihadapi berkaitan dengan belum turunnya dana APBN itu sampai sekarang," tambahnya.
Program kerja Panwaslu Sidoarjo yang terbengkalai, menurut Qomarud Zaman antara lain, pelantikan 54 orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan biaya operasional kantor Panwaslu.
Untuk operasional kantor seperti pembayaran telepon, listrik, dan surat menyurat selama 2 bulan terpaksa anggota Panwaslu merogoh kantong pribadi masing-masing.
“Pengadaan materi dan konsumsi perekrutan Panwascam bulan kemarin, sekaligus gaji 3 anggota Panwaslu sampai saat ini otomatis juga belum diterima. Kalau dihitung-hitung, kita sudah pakai uang pribadi Rp 10 juta lebih," keluh Qomarud Zaman.
Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Drs H Arly Fauzi mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum melakukan desakan kepada Pemkab Sidoarjo untuk mengucurkan dana talangan. Sebab, surat edaran petunjuk dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat I sampai hari ini juga tidak ada.
"Kalau misalnya, ada semacam surat edaran yang membolehkan APBD bisa digunakan untuk menalangi sementara waktu, itu sangat bisa dilakukan. Tapi sampai saat ini belum ada," ungkapnya.
Meski begitu, Arly berjanji dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada eksekutif. "Secara kelembagaan, kami akan meminta kepada eksekutif untuk secepatnya meminta petunjuk dari pemerintah Propinsi soal kemungkinan penggunaan dana talangan dari APBD Sidoarjo," ujar Arly.kp005