SIDOARJO - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sidoarjo mengeluhkan minimnya dana yang diterima sehingga kinerja mereka terhambat. Salah satunya, penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) dalam memasang poster.
Ketua Panwaslu Sidoarjo Qomarud Zaman menuturkan, sejak dilantik pada 1 Desember 2008 belum ada dana yang mengalir. Sehingga, dia dan beberapa anggota belum menerima gaji. "Padahal, pekerjaan kami sangat banyak," paparnya.
Kondisi tersebut mengakibatkan mereka tidak bisa melantik anggota panwas di tingkat kecamatan (panwascam). Selain itu, upaya koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti satpol PP, Polres Sidoarjo, serta dinas kebersihan dan pertamanan, belum dilaksanakan. "Sebab, kami belum punya dana hingga sekarang," jelas dia.
Qomarud mengakui banyaknya pelanggaran yang terjadi sebelum masa kampanye dimulai. Misalnya, poster bertulisan ajakan memilih dan pemasangan di tempat terlarang. "Kami hanya bisa bergerak terbatas. Sebab, untuk menindak seluruhnya, dibutuhkan biaya yang cukup besar," terang dia.
Dia berharap ada tindakan konkret terkait dengan kondisi panwas saat ini. Sebab, masa kampanye, yaitu 16 Maret, semakin dekat. (riq/ib)
[ Jawa Pos, Kamis, 05 Februari 2009 ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment